JAKARTA, KOMPAS.com —
Harapan tersebut disampaikan secara terpisah oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Riset, dan Teknologi Rahmat Gobel; Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi; Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya; Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (Gappi) Anton Supit; dan Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Polah Cahyono di Jakarta, Rabu (8/7).
Rahmat mengatakan, "Siapa pun presidennya kita harus dukung. Pertumbuhan ekonomi 4-5 persen adalah modal untuk membangun. Kita memiliki kekayaan sumber daya alam. Pemerintahan mendatang haruslah melihat momentum pemilu sebagai bekal untuk memainkan perannya dalam bermitra dengan dunia usaha."
Sofjan Wanandi mengatakan, apabila stabilitas politik terjaga dengan baik, investasi asing akan menjadi modal jangka panjang. Karena itu, calon presiden yang kalah haruslah menunjukkan sportivitas. Adapun calon presiden yang menang juga tidak boleh tinggi hati seolah memiliki kekuasaan besar.
"Dunia usaha prihatin kalau pemilihan presiden harus dilalui dengan dua putaran. Kalau persiapan pilpres saat ini saja sudah membuat pembangunan ekonomi terabaikan karena pemerintah lebih fokus memenangi kursi presiden, putaran kedua tentu akan berimplikasi pada dilupakannya pembangunan ekonomi," ujar Sofjan.
Achmad melihat, penundaan fokus pembangunan ekonomi membuat sektor riil makin tak bergerak dan harapan rakyat mencapai peningkatan kesejahteraan pun tertunda. Kelambanan kebijakan ekonomi akan membatasi gerak ruang bisnis menuju era globalisasi yang segera menuju perdagangan bebas di Asia. "Manufaktur Indonesia akan tenggelam karena riset dan teknologi sejak terjadi krisis sudah tidak dikembangkan lagi," ujar Achmad.
Anton mengatakan, persoalan utama Indonesia adalah adanya 35 juta orang miskin absolut yang berpendapatan hanya Rp 200.000 per bulan dan ada 70 juta orang yang berpendapatan 1,5 dollar-2 dollar AS per hari.
"Cara paling efektif pemerintahan mendatang adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja. Karena itu, harus ada investasi masuk, harus ada keberanian mengubah aturan-aturan, antara lain, undang-undang ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur, dan menata kembali arah otonomi daerah, khususnya pengaturan yang ketat tentang tata ruang,” ujar Anton.
Ambar mengatakan, Asmindo akan menagih janji kampanye yang kerap mengutamakan perhatian terhadap dunia usaha dan komitmen terhadap usaha kecil dan menengah (UKM).
Jujur saja, kata Ambar, sejak mulai krisis sampai sekarang belum dirasakan perhatian secara langsung terhadap sektor UKM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar